Bupati Aep Sampaikan LKPJ 2025, Soroti Peningkatan IPM dan Tata Kelola Inovatif

KARAWANG, Netizennews.click — Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Senin (30/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang menunjukkan tren peningkatan.

Berdasarkan dokumen LKPJ, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang pada 2025 meningkat menjadi 74,59, dari 73,82 pada 2024. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 7,86 persen menjadi 7,08 persen.

Berita Lainnya  Ketua Kwarcab Karawang Apresiasi Dedikasi Pengurus dalam Rakor dan Buka Bersama Pramuka

Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah tercatat mencapai 5,06 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,2 persen.

“Laporan ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah daerah untuk dievaluasi dan diperbaiki. Kami meyakini pemerintahan yang kuat adalah yang mampu mendengar, menerima masukan, dan menjadikannya sebagai energi untuk terus berbenah,” ujar Aep dalam sambutannya.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp 5,67 triliun atau 96,25 persen dari target Rp 5,89 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 5,76 triliun dari total anggaran Rp 6,35 triliun.

Berita Lainnya  Bupati Aep: Pemda Hadir sebagai Fasilitator Kebahagiaan Masyarakat di Momentum Idulfitri

Di sektor infrastruktur, Pemkab Karawang melaporkan sejumlah capaian sepanjang 2025, antara lain pembangunan jalan sepanjang 187,35 kilometer, rehabilitasi 328 ruang kelas SD dan SMP, serta pembangunan 3.768 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).

Selain itu, pemerintah daerah juga menyelesaikan pembangunan satu unit rumah sakit umum daerah (RSUD) dan melakukan pemeliharaan terhadap 16 puskesmas.

Berita Lainnya  Operasi Ketupat 2026, Pemkab Karawang Siapkan Posko hingga Rest Area KM 57

Meski mencatat berbagai capaian, Bupati Aep mengakui masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target. Dari 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 6 indikator atau 42,8 persen belum terpenuhi.

Beberapa indikator yang menjadi catatan evaluasi meliputi indeks kesehatan, indeks kesejahteraan sosial, serta indeks konektivitas wilayah.

Bagikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini