KARAWANG – NETIZENNEWS.CLICK – Puluhan demonstran dari Komite Rakyat Sipil Karawang (KRKS) menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Karawang pada Senin (25/3/2025).
Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menuntut pembatalan perjanjian kerja sama antara TNI Angkatan Darat (AD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta menolak segala bentuk militerisasi dalam pemerintahan sipil.
Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi seruan kepada pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat. Salah satu isu utama yang disoroti adalah meningkatnya kewenangan militer dalam urusan pemerintahan sipil, yang mereka nilai sebagai ancaman terhadap hak-hak warga.
“Kami menolak segala kebijakan yang membatasi hak rakyat dan menentang upaya perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil,” ujar salah satu orator aksi.
Selain itu, KRKS juga menolak beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai berpotensi memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka mengkritik RUU KUHAP, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan karena dianggap dapat memperkuat impunitas hukum. Tak hanya itu, mereka juga menuntut pencabutan UU Minerba yang dinilai merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat.
Dalam aksi tersebut, KRKS turut mengangkat isu lingkungan dan kesejahteraan sosial. Mereka menuntut penghentian aktivitas tambang di Karawang Selatan, pembatalan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) JSP di Cilamaya yang dianggap merugikan masyarakat, serta mendorong reformasi agraria yang lebih berkeadilan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti birokrasi pemerintahan dengan menuntut penerapan sistem meritokrasi yang transparan dan bebas dari praktik nepotisme. Mereka juga mendesak pencopotan sembilan anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam Panitia Panja karena dinilai memiliki konflik kepentingan.
Aksi demonstrasi ini berlangsung tertib di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Para demonstran berharap pemerintah dapat mendengar dan menindaklanjuti tuntutan mereka demi terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. (Red)